Langkah tersebut dinilai dapat membuka lebih banyak peluang usaha bagi pelaku UMKM di berbagai daerah sekaligus memperkuat rantai pasok sektor perumahan nasional.
Menurut Maruarar, kebijakan pengadaan material bangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan proses atau pemilihan produsen besar. Pemerintah perlu memiliki visi yang lebih luas untuk mendorong pemerataan ekonomi dan membuka peluang bagi usaha kecil agar berkembang.
“Kalau ingin gampang, panggil saja pabrikan besar. Tetapi kapan kita membuat pemerataan dan mendorong UMKM naik kelas? Harus ada visi bagaimana rakyat kecil bisa terangkat kehidupannya,” pungkasnya.
(*)