Jakarta, landbank.co.id - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit pada 2026.
Salah satu strategi yang disiapkan yakni memanfaatkan penjualan kembali rumah subsidi atau rumah recycle yang merupakan aset sitaan bank karena pemilik lama mengalami gagal bayar KPR atau tidak ingin melanjutkan kredit.
Berdasarkan data BP Tapera per 28 September 2026, realisasi penyaluran FLPP saat ini telah mencapai 45,73 persen, dengan total 160.053 unit rumah tapak dan 17 unit rumah susun.
Dengan capaian tersebut, BP Tapera masih perlu meningkatkan penyaluran untuk mengejar target 350.000 unit hingga akhir tahun.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma mengatakan skema KPR alih pemilikan atau KPR recycle menjadi salah satu alternatif untuk menambah pasokan rumah yang dapat diakses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, BP Tapera telah mengidentifikasi potensi sekitar 60.000 unit rumah subsidi yang dapat kembali disalurkan kepada MBR melalui fasilitas KPR FLPP.
"Strategi berikutnya adalah untuk kita menjalankan program KPR alih pemilikan atau yang disebut dengan KPR recycle. Telah teridentifikasi, estimasi sekitar ada 60.000 yang sekarang mungkin salah satu kondisinya wanprestasi yang rumahnya dapat dibeli oleh MBR lainnya menggunakan fasilitas KPR FLPP," ujar Sid dalam keterangan resminya baru-baru ini dikutip Selasa, 28 September 2026.
Rumah subsidi yang akan disalurkan kembali tidak langsung ditawarkan kepada masyarakat. BP Tapera terlebih dahulu memastikan kondisi dan kelayakan hunian tersebut.
Apabila rumah dalam kondisi yang belum memenuhi standar kelayakan, perbaikan atau renovasi akan dilakukan sebelum kembali ditawarkan kepada calon penerima manfaat.
Langkah tersebut dilakukan agar rumah hasil KPR recycle tetap memenuhi standar hunian yang layak bagi MBR.
Sid mengatakan potensi 60.000 unit rumah tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan pasokan dalam mengejar target penyaluran FLPP tahun ini.
"Ini sendiri angkanya sudah ada di 60.000 potensinya diharapkan ini juga bisa berkontribusi untuk pencapaian 350.000 di tahun ini," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya juga menyiapkan strategi dari sisi ketersediaan dan permintaan hunian.
Menurut Heru, BP Tapera akan memetakan supply hunian dan demand masyarakat bersama para mitra kerja. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan rumah yang tersedia dapat terserap oleh masyarakat yang membutuhkan.
" Kita juga melihat dari sisi supply, ready stock yang dilaporkan oleh pengembang juga perlu juga untuk dikejar. Termasuk dengan Rumah Susun yang diimbangi dengan permintaan," ujar Heru.
Ia mengatakan BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta mitra kerja akan membentuk gugus tugas untuk memantau optimalisasi penyaluran FLPP.
Pemantauan tersebut akan dilakukan secara berkala dan dievaluasi setiap pekan hingga akhir tahun. Dengan demikian, perkembangan ketersediaan rumah, permintaan, hingga penyaluran pembiayaan dapat dipantau secara lebih terukur.
Berdasarkan data BP Tapera per 28 September 2026, penyaluran FLPP tercatat mencapai 45,73 persen dari target 350.000 unit.
Realisasi tersebut terdiri dari 160.053 unit rumah tapak dan 17 unit rumah susun.
Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar bagi BP Tapera untuk meningkatkan penyaluran FLPP hingga akhir 2026.
Selain mengandalkan pembangunan rumah baru, pemanfaatan kembali rumah subsidi melalui skema KPR recycle menjadi salah satu opsi untuk memperluas akses MBR terhadap hunian bersubsidi.
Melalui skema tersebut, rumah yang sebelumnya tidak lagi dilanjutkan oleh pemilik awal dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat lain yang memenuhi persyaratan penerima FLPP.
BP Tapera berharap optimalisasi aset tersebut dapat membantu mempercepat penyaluran KPR subsidi sekaligus menambah pilihan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(*)