Jakarta, landbank.co.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) mempercepat penanganan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sejumlah wilayah di Sumatra.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak bencana harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Ia juga meminta seluruh jajaran bekerja cepat agar masyarakat yang masih tinggal di pengungsian dapat segera kembali menempati hunian yang layak.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus bekerja lebih cepat dari biasanya. Saudara-saudara kita sedang menderita dan tinggal di pengungsian, jadi kita harus punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi. Saya minta semua siapkan petugas terbaik, proses lelang dan pengerjaan rumah disegerakan. Jangan berlama-lama membantu rakyat yang sangat membutuhkan,” tegas Menteri PKP usai mengevaluasi progres kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kemen PKP, Rabu (9/9/2026).
Lebih lanjut Maruarar menyampaikan, percepatan tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan fisik rumah, tetapi juga memastikan pendataan, verifikasi penerima bantuan, proses lelang, hingga pengawasan pengerjaan berjalan secara tepat dan transparan.
Menurut Maruarar, seluruh langkah di lapangan merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto. Penanganan pascabencana harus dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan tidak berbelit-belit agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh kembali tempat tinggal yang layak.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dan pendataan kerusakan rumah warga terus berjalan. Sesuai aturan yang berlaku, skema bantuan perbaikan rumah mencakup Rp15 juta untuk kategori rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.
Bantuan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan kembali rumah di tanah milik warga atau in situ, maupun di lokasi relokasi.
Kemendagri juga terus menjaga ketepatan data penerima agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima masyarakat yang terdampak.
“Pemerintah daerah kami minta mendata kerusakan secara detail (by name by address). Selain diusulkan dan ditandatangani Bupati, saya minta ditandatangani juga oleh Kapolres dan Kajari sebagai pemeriksaan awal, baru kemudian dicek ulang oleh BPS supaya tidak ada data ganda atau salah hitung kategori kerusakan,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Widyasanti memastikan proses verifikasi data di lapangan terus diperkuat untuk memastikan pembangunan rumah warga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sebenarnya.
“BPS membantu memeriksa ulang data-data yang dikirimkan para Bupati dan Wali Kota kepada BNPB secara detail (by name by address). Sambil menunggu data masuk, kami menggunakan data desa dan data sosial ekonomi nasional untuk memetakan wilayah terdampak serta profil warganya, termasuk menyediakan papan informasi (dashboard) bencana,” jelas Amalia.
Di sisi lain, proses pemulihan di Sumatra yang menggunakan skema gotong royong melalui CSR Buddha Tzu Chi juga terus menunjukkan perkembangan.
Secara keseluruhan, terdapat target pembangunan 2.603 unit hunian tetap (huntap) yang tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Di Aceh, dari target 1.000 unit yang berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, sebanyak 480 unit telah selesai dibangun dan diserahterimakan kepada warga. Sementara itu, pembangunan unit lainnya terus dikebut dengan target penyelesaian pada September 2026.
Di Sumatra Utara, pembangunan sebanyak 1.103 unit tersebar di Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Siosar, Tapanuli Tengah, dan Padang Sidempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 562 unit telah rampung dan diserahterimakan kepada masyarakat.
Adapun di Sumatra Barat, terdapat target 500 unit yang tersebar di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Pengerjaan dilakukan secara bertahap dan terus didorong agar rumah yang tersisa dapat segera diselesaikan dan dihuni warga terdampak.
Untuk mendukung kelancaran tahap pengerjaan berikutnya, Kemen PKP terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat proses lelang sekaligus memastikan pengawasan anggaran dan pelaksanaan pembangunan berjalan secara ketat.
“Cara kerja harus benar, kualitas bangunan harus bagus, dan bantuan harus tepat sasaran. Ke depan di bawah koordinasi Mendagri dan didukung data BPS, saya yakin kerja kita bisa lebih cepat dan berdaya guna. Kalau ada yang berani korupsi di tengah bencana, itu sangat keterlaluan dan pasti harus dihukum seberat-beratnya,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait. (*)