Jakarta, landbank.co.id - Transformasi Jakarta menuju kota global dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi.
Penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan terintegrasi dengan transportasi publik juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta 2026 yang memperkuat komitmen kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI DKI Jakarta, perbankan, dan sejumlah pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem hunian di Jakarta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengatakan keberhasilan pembangunan kota tidak hanya diukur dari infrastruktur yang berhasil dibangun, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan REI menjadi sangat penting agar semakin banyak warga Jakarta memperoleh hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Uus dalam keterangan resminya Kamis, 27 Agustus 2026.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui pendekatan creative financing. Skema tersebut memungkinkan pembangunan berbagai fasilitas publik dilakukan melalui kemitraan tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan terowongan bawah tanah di kawasan Bundaran HI, Jembatan Manggarai yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi, hingga pengembangan ruang publik melalui kontribusi pengembang menjadi contoh kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.
Hunian Harus Dekat Pusat Aktivitas
Dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global, Uus menilai hunian harus menjadi bagian dari ekosistem perkotaan. Salah satu pendekatan yang dinilai strategis adalah pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Konsep tersebut memungkinkan masyarakat tinggal lebih dekat dengan jaringan transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL, dan TransJakarta.
Dengan hunian yang terintegrasi transportasi publik, masyarakat dapat memperoleh mobilitas yang lebih efisien sekaligus menekan biaya perjalanan menuju tempat kerja dan pusat aktivitas ekonomi.
Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, mengatakan pengembangan hunian terintegrasi perlu berjalan beriringan dengan optimalisasi hunian yang sudah tersedia.
Menurutnya, berdasarkan riset Colliers Indonesia yang menjadi rujukan REI DKI Jakarta, terdapat sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar.
“Sebagian solusi sudah ada di depan mata. Sekarang bagaimana kita membuatnya bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Arvin.
Ia menilai hunian yang telah tersedia dapat menjadi solusi lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila didukung kebijakan, insentif, serta skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan calon penghuni.