Jakarta, landbank.co.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pengelolaan anggaran di Kementerian PKP harus berdampak positif bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar usai Kementerian PKP berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Maruarar mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kementerian PKP dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga lembaga pengawasan.
“Dengan berbagai macam latar belakang, ada yang dari Kejaksaan, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, BPKP, dan berbagai pihak lainnya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Terima kasih juga kepada teman-teman media atas dukungannya,” ujar Maruarar kepada awak media Selasa, 4 Agustus 2026.
Ia menambahkan, kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI menjadi motivasi bagi Kementerian PKP untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Maruarar mengungkapkan, dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terlihat dari lonjakan anggaran Kementerian PKP serta hadirnya berbagai program pembiayaan baru.
“Anggaran kami tahun lalu Rp5 triliun, tahun ini menjadi Rp12,5 triliun. Dulu belum ada KUR Perumahan, sekarang tersedia Rp50 triliun. Untuk rumah subsidi melalui FLPP juga mencapai Rp53 triliun,” katanya.
Menurutnya, besarnya dukungan tersebut menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
Maruarar juga mengapresiasi dukungan DPR RI, khususnya Komisi V, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta perbankan yang ikut memperkuat implementasi program perumahan nasional.
BPK Beri Catatan untuk Tingkatkan Dampak Program
Meski memperoleh opini WTP, Maruarar menegaskan Kementerian PKP tetap menerima berbagai masukan dari BPK RI sebagai bahan evaluasi.
Menurutnya, pemerintah akan terus meningkatkan transparansi, memperkuat integritas, serta memastikan seluruh program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami harus semakin transparan, semakin antikorupsi, administrasinya harus benar, prosedurnya juga benar. Namun yang paling penting, dampaknya terhadap pemerataan dan keadilan sosial harus semakin meningkat,” tegasnya.
Program Bedah Rumah Jadi Prioritas
Maruarar menjelaskan, sebagian besar anggaran Kementerian PKP dialokasikan langsung untuk program yang menyentuh masyarakat.