Jakarta, landbank.id - Pemerintah bersama badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta berencana mengguyur Kota Bandung, Jawa Barat sebanyak 1.000 unit rumah susun (rusun).
Rencana yang tengah digodok itu melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Astra International Tbk (ASII).
Lokasi Pembangunan 1.000 unit rusun tersebut bertempat di lahan milik PT KAI, yakni di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.
Menurut Menteri PKP, Maruarar Sirait, pembangunan rusun di Kiaracondong akan menjadi contoh kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Di Kota Bandung kita akan membangun sekitar 1.000 unit rumah susun di atas lahan milik PT KAI dengan dukungan PT Astra. Spesifikasinya 36 meter persegi, dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur, dan ada area servis," kata Maruarar Sirait dilansir laman Kementerian PKP.
BACA JUGA:Ada Potensi TOD MBR di Bandung
Saat meninjau lokasi calon pembangunan rusun di dekat Stasiun Kiaracondong, Rabu, 15 Juli 2026, Menteri PKP juga mengatakan bahwa pemerintah tengah mendorong pemanfaatan aset negara melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk melibatkan dunia usaha.
"Saya sudah laporkan kepada Presiden bagaimana tanah-tanah negara itu bisa di-treatment dengan empat cara. Satu, dibiayai dan dibangun oleh negara dalam hal ini oleh dibiayai oleh APBN, kedua Danantara, ketiga itu bisa dengan swasta ya bisa dengan cara hibah atau bentuk lainnya yang legal ya," ujar dia.
Dia menambahkan, pola kolaborasi tersebut menjadi salah satu langkah inovatif dalam mengoptimalkan aset negara untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat. Dengan melibatkan pemerintah, BUMN, dan swasta, pembangunan dapat dipercepat tanpa mengurangi kepemilikan aset negara, sekaligus memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menteri PKP menyatakan, pembangunan akan dimulai setelah seluruh aspek administrasi dan perizinan diselesaikan, termasuk konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Pembangunannya sesudah kita konsultasi dengan BPK dan BPKP dan tentu sambil jalan izinnya diurus," kata Menteri Ara.
BACA JUGA:Catat, Tiga Syarat Punya Rusun Subsidi Bandung
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 9.600 meter persegi (m2) dan akan dikembangkan sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Berdasarkan data KAI terdapat dua hamparan terdiri atas 7.124 m2 dan 2.500 m2, sehingga total sekitar 9.624 m2.
"Nanti kita dengan bicara teknis dengan Astra. Konsepnya itu adalah konsep 36, tipe 36," kata dia.
Bobby mengatakan, target pembangunan untuk Kota Bandung tetap sebanyak 1.000 unit rusun.
"Nanti lagi kita hitung ya. Pokoknya program untuk Bandung ini seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi adalah 1.000," jelas Bobby.
Sementara itu, Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto, menyampaikan kesiapan Astra untuk mendukung pembangunan rusun di atas lahan tersebut.
Hunian yang direncanakan mengusung konsep unit seluas sekitar 36 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dan area servis agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak.
BACA JUGA:Dari Bandung, Bank Mandiri Beri Sinyal Siap Gulirkan KUR Perumahan
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP bersama PT KAI, PT Astra International Tbk, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, ATR/BPN, serta BPK dan BPKP akan terus memperkuat koordinasi dalam penyusunan skema kerja sama, penyelesaian perizinan, dan tahapan pembangunan agar proyek dapat segera direalisasikan.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu contoh optimalisasi aset negara melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan swasta dalam mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah serta menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan terintegrasi dengan transportasi publik.
(*)