Jakarta, landbank.co.id - Pemerintah tengah menyiapkan akad massal kredit pemilikan rumah berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP.
Program yang bernama lengkap KPR Sejahtera FLPP itu diharapkan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Akad Massal KPR Subsidi pada 30 Juli 2026.
Kegiatan tersebut akan melibatkan 62.000 debitur di 115 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 372 kabupaten/kota sebagai bentuk nyata kolaborasi pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), perbankan, pemerintah daerah (pemda), dan asosiasi pengembang dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah.
BP Tapera menyatakan bahwa pelaksanaan akad massal 62.000 unit KPR Sejahtera FLPP yang akan digelar 30 Juli 2026 menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
BACA JUGA:Setelah 26 Ribu, Tengah Disiapkan Akad Massal 50 Ribu Rumah Subsidi
Selain itu, sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui kolaborasi antara BP Tapera, bank penyalur FLPP, dan para pengembang perumahan.
BP Tapera menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan akad massal dan penyaluran KUR Perumahan dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Akad massal juga sekaligus memerkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, pihaknya mendapat amanat pemerintah untuk mengelola penyaluran FLPP sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah.
Keberhasilan program tersebut, kata dia, tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
BACA JUGA:Realisasi KPR FLPP BNI Meninggi
Heru mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan Program KPR Sejahtera FLPP yang diperuntukkan bagi berbagai kelompok MBR, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai swasta, buruh, pedagang, pelaku UMKM, pekerja informal, hingga kelompok MBR lainnya.
Menurut Heru, kolaborasi seluruh ekosistem perumahan menjadi kunci agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah pertama.
Di sisi lain, Menteri PKP menegaskan, pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah.
Berbagai insentif yang diberikan antara lain uang muka mulai 1 persen, subsidi bunga FLPP, bantuan subsidi uang muka sebesar Rp4 juta, dan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Lalu, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), serta fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 20 tahun yang tengah dipersiapkan untuk diperpanjang menjadi hingga 40 tahun.
Sementara itu, terkait akad massal, pada 2025, pemerintah menggelar dua kali akad massal yang dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Akad massal pertama digelar di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu akad massal melibatkan 26 ribu penerima KPR FLPP.
BACA JUGA:Begini Realisasi KPR FLPP Semester Pertama 2026, Pemain Utama Turun
Lalu, akad massal sebanyak 50.030 unit di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu 20 Desember 2025.
"Program ini dimulai dari Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ke Pak Jokowi dan saya teruskan, saya tingkatkan. Ke depannya Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) tolong pikirkan, para pengembang untuk terus perbaiki kualitas rumah,” ujar Prabowo Subianto dalam akad massal di Banten, dilansir laman Kementerian PKP.
(*)