Terhitung sejak 2022, penyaluran KPR FLPP beralih dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Peralihan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
Kuota FLPP 2025
Sementara itu, memasuki Mei 2025, mencuat kabar tentang adanya penambahan kuota KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.
“Ini merupakan wujud nyata program dan kebijakan yang prorakyat yakni meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas,” ujar Menteri PKP.
Kehadiran KPR FLPP untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah.
Menurut Menteri PKP, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri, namun harus bersinergi dan membangun super team dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah.
Karena itu, perlu adanya dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Bank Tanah, SMF, dan BP Tapera dalam mendorong capaian Program tersebut.
“Kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BP Tapera, perbankan (bank penyalur) yang telah bekerja keras menyalurkan KPR FLPP serta pengembang yang membangun rumah bersubsidi berkualitas. Saya juga ingatkan agar perbankan yang untuk menyalurkan FLPP dengan baik.Jangan sampai anggaran APBN “diternakkan” dan harus tepat sasaran,” kata Maruarar Sirait.
Sebagai informasi, BP Tapera telah berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit. Jumlah realisasi FLPP tersebut naik 1.173,92 persen dari pencapaian Kuartal I Tahun 2024 sebesar 4.229 rumah.
Baca juga: Bank Himbara Rajai Penyaluran KPR FLPP Kuartal I/2025
Capaian tersebut merupakan sejarah penting yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat untuk bisa memiliki rumah pertama yang berkualitas dengan KPR FLPP.
Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban menyatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif Menteri PKP dalam upaya mendorong capaian FLPP tahun 2025.
“Pemerintah melalui Kementerian Keuangan siap mengalokasikan anggaran FLPP untuk 350.000 rumah. Namun Menteri keuangan minta ke DJKN agar bisa mendapat kepastian dari sisi suplai bahwa 350.000 rumah bisa terserap,” terangnya.
Menurut Rio, inti dalam mewujudkan FLPP untuk 350.000 unit pemerintah akan menambah APBN melalui BP Tapera dari sebelumnya Rp 18,7 triliun menjadi lebih dari Rp30 triliun.