Menteri PKP menegaskan bahwa seluruh program tersebut disusun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026.
“BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit. Sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan,” ujar Menteri PKP.
Sementara itu, Menteri PKP juga menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP hingga 29 Agustus 2025 sebesar Rp1,34 triliun atau 28,42 persen.
Dia mengungkapkan, pada September 2025 Kementerian PKP berencana meluncurkan 25 ribu rumah subsidi yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Lalu, pada November 2026 digelar akad massal 50 ribu rumah subsidi yang juga dijadwalkan dihadiri Presiden bersama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
“Dukungan dari DPR, khususnya Komisi V, sangat penting dalam memastikan program perumahan rakyat berjalan optimal. Kami mohon doa dan dukungan agar pelaksanaan program tahun depan dapat berjalan sesuai target,” tutur Menteri Ara.
Baca juga: Program Tiga Juta Rumah dan FLPP, Begini Kata Prabowo
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyambut baik prioritas anggaran Kementerian PKP yang diperuntukkan untuk program BSPS.
Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran yang diajukan oleh Kementerian PKP untuk tahun 2026.
(*)
