Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi lintas instansi dalam mendorong pembangunan yang berbasis data.
Baca Juga: Menteri PKP dan Menteri Imipas Bahas Pembangunan Rumah Rakyat di Lahan Lapas Cipinang
Ia menyebut, BPS telah melakukan diskusi intensif dengan Pemkab Halmahera Tengah dan Pemkot Surabaya, yang akan dijadikan lokasi percontohan untuk program pendataan BPS di sektor perumahan.
“Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contoh untuk program pendataan BPS,” jelas Amalia.
Skema KPR FLPP memberikan subsidi suku bunga kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mengakses rumah dengan cicilan terjangkau.
Dengan program ini, masyarakat Halmahera Tengah berkesempatan untuk memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, sejalan dengan target pembangunan nasional bidang perumahan.
Langkah konkret ini diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup dan pengurangan angka backlog perumahan di Indonesia.
(*)
